Diskominfo – Bupati Jember, Gus Fawait, memaparkan strategi komprehensif untuk memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Jember. Dia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan optimalisasi aset negara.

Gus Fawait menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan cara instan, melainkan harus melalui perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang saling berkesinambungan.

"Jangka pendek, fokus pada bantuan langsung seperti penyaluran sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berada di garis kemiskinan ekstrem," katanya, Selasa (14/4/2026).

Jangka menengah, pemanfaatan lahan garapan melalui program Hutan Sosial dan optimalisasi lahan tidur milik BUMN.

Jangka panjang, investasi pada sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa pendidikan secara masif dan penyerapan investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja.

Salah satu poin krusial yang disoroti Gus Fawait adalah ketimpangan pengelolaan lahan di Jember. Berdasarkan data yang dia sampaikan, kemiskinan ekstrem banyak ditemukan di wilayah pinggiran hutan.

"Kementerian Kehutanan punya program Hutan Sosial. Tantangannya adalah memastikan lahan tersebut dikelola oleh orang yang tepat, yakni masyarakat miskin ekstrem di sekitar hutan, bukan oleh oknum yang justru tidak berkategori miskin," tegas Gus Fawait.

Gus Fawait mengusulkan skema kolaborasi di mana Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan pelatihan, sementara instansi terkait menyediakan bibit dan lahan garapan. Jika ini dikawal bersama oleh aparat penegak hukum serta akademisi, Gus Fawait optimistis hasilnya akan terlihat dalam waktu 1 hingga 2 tahun.

Tak hanya hutan, Gus Fawait juga menyoroti ribuan hektar lahan tidur milik PTPN yang tersebar di Jember. Dia mendorong agar BUMN memiliki komitmen yang sama dalam pengentasan kemiskinan dengan melibatkan warga lokal sebagai pekerja atau pengelola lahan tidur tersebut.

"Kalau ingin menjadi daerah maju, asetnya harus bekerja, orangnya yang tidur-tiduran (menikmati hasil). Jangan dibalik, orangnya kerja keras tapi asetnya malah tidur bertahun-tahun," sindirnya dengan nada sedikit berkelakar namun serius.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, memberikan catatan kritis terkait fenomena kemiskinan ekstrem yang masih menjerat masyarakat di wilayah pinggiran.

Meskipun secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Jember mengalami tren positif, turun dari 9,51 persen menjadi 8 persen, Ardi menegaskan bahwa realitas di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat. Fokus utamanya tertuju pada nasib warga yang mendiami lahan milik negara di bawah pengelolaan PTPN dan Perhutani.

Berdasarkan investigasi lapangan, Ardi mengungkapkan bahwa mayoritas warga di area perkebunan hanya mengandalkan upah harian sebesar Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu. Kondisi ekonomi ini kian rapuh karena status mereka yang hanya sebagai pekerja musiman, bukan karyawan tetap.

"Sangat memprihatinkan melihat penghasilan mereka yang sangat minim. Selain faktor ekonomi, mereka juga terbentur status administratif karena tinggal di lahan negara, sehingga sulit mengakses bantuan renovasi rumah tidak layak huni," jelas Ardi.

Ardi mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut untuk mengubah pola pemberian bantuan. Dia berharap PTPN dan Perhutani tidak sekadar menyalurkan bantuan konsumtif, melainkan menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Beberapa poin desakan yang disampaikan oleh Ketua Komisi C tersebut antara lain adalah optimalisasi lahan. "Melibatkan masyarakat dalam program ketahanan pangan nasional yang selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk memberikan legalitas kependudukan bagi warga melalui layanan jemput bola.

Termasuk mendorong skema tanggung jawab sosial perusahaan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi, bukan sekadar pemberian bantuan sementara.

Menutup pernyataannya, Ardi menekankan pentingnya konsep pengelolaan lahan yang saling menguntungkan. Dia memperingatkan agar perusahaan besar tidak membiarkan warga sekitar hanya menjadi penonton di lahan yang produktif.

"Target kita adalah pengentasan kemiskinan hingga ke akar masalahnya. Jangan sampai terjadi anomali di mana potensi lahan dikelola dengan baik, namun kesejahteraan manusianya justru terabaikan," tegasnya.*