Diskominfo Jember – Rapat Paripurna IV digelar di kantor DPRD Jember pada Senin (14/9/2026) siang. Tercatat, ada sebanyak empat agenda yang dilaksanakan. Mulai laporan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2026, hingga pendapat akhir Bupati Jember.

Dalam sesi wawancara, Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif yang telah merampungkan pengesahan P-APBD 2026. Gus Fawait menegaskan bahwa jajarannya akan mengawal pengalokasian anggaran, terutama yang bersumber dari dukungan pemerintah pusat.

Salah satu poin penting yang disoroti Gus Fawait adalah peningkatan signifikan pada sektor pendidikan. Gus Fawait mengungkapkan bahwa program revitalisasi fasilitas pendidikan di Jember mengalami lonjakan anggaran lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2025.

"Alhamdulillah, program dari pemerintah pusat untuk Jember di sektor pendidikan meningkat pesat. Revitalisasi sekolah kita insya Allah naik lebih dari 100 persen dibanding tahun 2025. Dan penyerapan ini berlaku seimbang, baik untuk sekolah negeri maupun lembaga swasta mulai dari jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP," ujar Gus Fawait.

Gus Fawait menambahkan bahwa pihaknya juga merangkul anggota DPRD Jember untuk aktif menjemput bola ke pemerintah pusat di Jakarta guna menggaet dukungan anggaran daerah yang lebih besar.

Terkait dengan sorotan mengenai realisasi anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), Bupati Jember meluruskan bahwa secara keseluruhan penyerapan APBD Kabupaten Jember saat ini sudah menyentuh angka 58 hingga 60 persen. Pihaknya membidik target penyerapan akhir tahun mencapai 90 hingga 95 persen.

Gus Fawait juga menyebut beberapa poin teknis dan evaluasi pelayanan. Pertama, soal penyesuaian anggaran fisik terkait dengan adanya proses penyesuaian harga akibat dinamika ekonomi seperti fluktuasi bahan bakar dan harga material yang sempat memperlambat pengerjaan fisik di lapangan.

Kedua, efisiensi anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari efisiensi alokasi kegiatan dinilai positif dan wajar dalam tata kelola keuangan daerah. Namun, pihaknya tetap berupaya sebaik mungkin agar anggaran dapat terserap dengan maksimal.***