Diskominfo Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memperkuat kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS), baik tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan dan intervensi kesejahteraan masyarakat dapat terdata secara akurat, tepat sasaran, serta berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pemutakhiran data kependudukan dan kemiskinan. Menurut dia, akurasi data memegang peranan krusial agar program pemerintah tidak meleset dari sasaran yang diharapkan.

"Kami sangat serius untuk urusan pendataan ini. Kami menyiapkan berbagai program dan alokasi anggaran yang fokus untuk mengantisipasi agar warga yang berada di luar garis kemiskinan tidak jatuh masuk ke dalam jurang kemiskinan," ujar Gus Fawait saat menggelar kunjungan kerja ke Kantor BPS RI di Jakarta pada Kamis (29/10/2026).

Bupati menjelaskan, salah satu pemicu utama masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan adalah masalah kesehatan, seperti ketika kepala keluarga atau anggota keluarga mengalami sakit keras. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Jember telah menyiapkan berbagai skenario di bidang kesehatan guna melindungi kelompok rentan.

Terkait distribusi bantuan sosial (bansos), Pemkab Jember menerapkan pengawasan berjenjang yang ketat. "Data desil 1 dan 2 telah diserahkan dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPS Pusat," ulasnya.

Pengawasan data kematian juga telah dikoordinasikan langsung bersama camat dan kepala desa (kades) untuk memastikan penerbitan akta kematian yang valid guna menghindari kekeliruan data.

Lebih lanjut, Gus Fawait menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Jember ke depan akan diukur efektivitasnya melalui indikator yang disediakan oleh BPS. Evaluasi ini mencakup sejauh mana dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Hasil evaluasi dari BPS ini nantinya akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan, merevisi, atau bahkan mengganti program-program yang ada di Kabupaten Jember agar benar-benar selaras dengan visi besar Presiden dalam mengentaskan kemiskinan," tambahnya.

Melalui sinergi lintas sektoral ini, Pemkab Jember optimistis berbagai dukungan program pusat, mulai optimalisasi lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, revitalisasi fasilitas kesehatan, hingga peningkatan mutu pendidikan, dapat terserap dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Jember.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Jember, Gus Fawait, atas keberhasilan jajarannya dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) data Desil 1 dan Desil 2. Langkah progresif ini dinilai sangat baik dan berpotensi untuk direplikasi oleh kabupaten serta kota lain di seluruh Indonesia.

​Menurut dia, keterlibatan aktif dari kepala daerah memegang peranan krusial dalam meningkatkan akurasi data, khususnya data kependudukan. Dia menjelaskan bahwa pengelolaan data manusia memiliki tingkat sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data sektor lain seperti industri atau produk pertanian, yang tidak bersentuhan langsung dengan subjek manusia.

​"Ini adalah contoh yang sangat bagus. Kepedulian kepala daerah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akurasi data manusia, yang tingkat sensitivitasnya lebih tinggi dan membutuhkan kolaborasi erat," ujar Amalia.

​Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS RI juga memaparkan sejumlah poin penting terkait tindak lanjut pemanfaatan data sosial. Pertama, integrasi data Desil 1 dan Desil 2 yang telah diperbarui oleh Pemkab Jember kini telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi 4.

Selanjutnya, pihak BPS mendorong agar Pemkab Jember dapat melanjutkan proses verifikasi untuk Desil 3 dan 4 dengan menggunakan basis data dari DTKS versi terbaru, bukan lagi merujuk pada versi lama.

Nantinya, penataan data yang valid hingga Desil 4 dan 5 sangat penting agar penyaluran berbagai program bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

​BPS berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah seperti di Kabupaten Jember ini dapat terus berlanjut. Keberhasilan penataan basis data ini diyakini akan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat daerah hingga nasional.

Lebih lanjut, Kepala BPS RI juga memuji pertumbuhan ekonomi Jember. "Jember ini top, tak hanya fokus pada satu tujuan. Pertumbuhan ekonomi kenceng, penurunan kemiskinan juga digenjot. ***