Diskominfo Jember - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Senin (28/9/2026). Dalam rapat tersebut, Bupati Jember , Gus Fawait memaparkan rancangan APBD 2027 beserta arah kebijakan pembangunan daerah.

Gus Fawait menyampaikan, rancangan APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ruang fiskal daerah, termasuk penurunan transfer dari pemerintah pusat. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan Jember.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp4,5 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,294 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,226 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,508 triliun.

Belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp3,714 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, belanja tidak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer Rp586 miliar. Komposisi tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kemampuan fiskal daerah.

Gus Fawait menjelaskan, aktivitas ekonomi Jember tidak hanya ditopang oleh belanja yang bersumber dari APBD. Berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke Jember, khususnya di sektor pertanian dan pendidikan, turut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan alokasi transfer bagi Jember pada perubahan APBD 2027.

Pada sisi PAD, Pemkab Jember menargetkan penerimaan sebesar Rp1,294 triliun dengan perhitungan yang lebih terukur. Bupati menegaskan bahwa target pendapatan tidak semata-mata diarahkan pada angka yang tinggi, tetapi pada target yang realistis dan dapat direalisasikan.

“Target boleh mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi akan tercapai,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan, PAD Jember pada 2025 tumbuh 32,36 persen tanpa menaikkan pajak daerah. Pemkab Jember juga berencana memberikan insentif pajak pada 2027 sebagai bagian dari kebijakan daerah.

Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan, rancangan APBD 2027 mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp987 miliar. Angka tersebut berasal dari perkiraan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp200 miliar dan penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar yang direncanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Gus Fawait menyampaikan, skema pembiayaan tersebut salah satunya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk pengembangan fasilitas rumah sakit rujukan. Penguatan infrastruktur kesehatan menjadi perhatian karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangannya perlu dipersiapkan secara berkelanjutan.

“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, maka dana talangan salah satunya kita peruntukkan untuk mengoptimalkan pembangunan,” jelasnya.

Dalam penyusunan APBD 2027, Pemkab Jember menetapkan lima arah kebijakan utama, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, unggul dan berkarakter, pembangunan birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui pemanfaatan teknologi informasi, pembangunan infrastruktur berkualitas serta penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus penguatan ketahanan pangan.